Popular Posts
-
Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darussalam Ambon. 2013 Mengucapkan ... -
Assalamualikum Wr. Wb... Di smpaikan kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Darussalam Ambon 2013 ...
-
kekeliruan dalam menafsirkan RUU-PT menjadi suatu proses panjang dari semakin lantang dan bebasnya komersialisasi dan liberalisasi dun...
Senin, 23 September 2013
kekeliruan
dalam menafsirkan RUU-PT menjadi suatu proses panjang dari semakin
lantang dan bebasnya komersialisasi dan liberalisasi dunia pendidikan
yang mencekram indonesia sampai saat ini. Melupakan relevansi dari
keberadaan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan
sosial masyarakat adalah bukti bahwa bangsa ini dibawah kediktatoran
rezim boneka SBY-Boediono tidak menghargai b
etapa besar pengaruh bidang pendidikan dalam membangun bangsa dari sebelum merdeka hingga saat ini. RUU-PT semakin menunjukkan bahwa adanya Semangat politik etis dalam bidang edukasi warisan belanda kolonial di bawah rezim fasis SBY untuk menciptakan tenaga produktif murah yang berorientasi kepada kepentingan elit untuk mengoptimalkan kinerja eksploitatif bagi rakyat indonesia sendiri, inilah hal yang menyelewengkan esensi dari keberadaan pendidikan bagi kemajuan taraf kebudayaan di indonesia. Dominasi kerjasama antara rezim boneka sebagai pelaksana dengan imperialis amerika sebagai teroris nomor satu dunia mereduksi keterbelakangan rakyat yang sengaja diciptakan negara sebagai pewaris tangguk kekuasaan feodalisme yang masih tersisa untuk melegitimasi seluruh khasanah kehidupan murni rakyat indonesia khususnya di bidang ekonomi dan politik. RUU-PT sendiri sekurangnya empat kali telah mengalami revisi, yang terakhir pada 26 juni 2012, adalah wujud betapa tergesa-gesanya dpr dalam mengambil sikap sebagai lembaga perwakilan yang mengutamakan kepentingan atas aspirasi rakyat indonesia. Apakah efektif untuk merumuskan RUU-PT disaat kemerataan tidak terjadi didalam dunia pendidikan? Haruskah peserta didik didiskriminasikan untuk mendapatkan pendidikan? Kalau saja alasan hanya untuk meningkatkan kemampuan intelektual lulusan perguruan tinggi, mengapa hingga saat ini masih banyak sarjana pengangguran walau ia adalah lulusan perguruan tinggi terbaik. Hal ini akan selalu kami usung sebagai bentuk propaganda luas untuk meningkatkan penafsiran bahwa pendidikan yang dikomersialisasikan tidak bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak sebatas sebgai modal untuk memperbaiki kehidupan pribadi tapi pentingnya pendidikan untuk mengakomodir seluruh kebutuhan rakyat indonesia. Maka tidak segan kami memilih jalan berlawan dalam mempertahankan esensi dasar dari pentingnya pendidikan untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat. Dan solusi atas semua ketidakpuasan ini adalah segala hal yang mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, sekolah gratis dan pendidikan tinggi murah, pendidikan bukan alat penguasa, pendidikan adalah milik rakyat.
AYO KAWAN, RAPATKAN BARISAN UNTUK KESATUAN NASIB RAKYAT
SUDAH LAMA RAKYAT DIJAJAH BAIK OLEH ASING DAN PEMIMPINNYA SENDIRI
RAKYAT RINDU AKAN KESEJAHTERAAN
MAKA SAATNYA KITA MELAWAN
UNTUK PERUBAHAN NASIB RAKYAT
JAYALAH PENGABDIANMU, TERAPKAN DIDALAM KERJA BERSAMA MASSA
UNTUK TERBUKANYA GERBANG KEMENANGAN KITA SEMUA
HIDUP MAHASISWA
HIDUP KELAS BURUH
HIDUP KAUM TANI
HIDUP MISKIN KOTA.
Mari brsama BEM FKIP UNIDAR Utk kta lihat bangsa kita ni
etapa besar pengaruh bidang pendidikan dalam membangun bangsa dari sebelum merdeka hingga saat ini. RUU-PT semakin menunjukkan bahwa adanya Semangat politik etis dalam bidang edukasi warisan belanda kolonial di bawah rezim fasis SBY untuk menciptakan tenaga produktif murah yang berorientasi kepada kepentingan elit untuk mengoptimalkan kinerja eksploitatif bagi rakyat indonesia sendiri, inilah hal yang menyelewengkan esensi dari keberadaan pendidikan bagi kemajuan taraf kebudayaan di indonesia. Dominasi kerjasama antara rezim boneka sebagai pelaksana dengan imperialis amerika sebagai teroris nomor satu dunia mereduksi keterbelakangan rakyat yang sengaja diciptakan negara sebagai pewaris tangguk kekuasaan feodalisme yang masih tersisa untuk melegitimasi seluruh khasanah kehidupan murni rakyat indonesia khususnya di bidang ekonomi dan politik. RUU-PT sendiri sekurangnya empat kali telah mengalami revisi, yang terakhir pada 26 juni 2012, adalah wujud betapa tergesa-gesanya dpr dalam mengambil sikap sebagai lembaga perwakilan yang mengutamakan kepentingan atas aspirasi rakyat indonesia. Apakah efektif untuk merumuskan RUU-PT disaat kemerataan tidak terjadi didalam dunia pendidikan? Haruskah peserta didik didiskriminasikan untuk mendapatkan pendidikan? Kalau saja alasan hanya untuk meningkatkan kemampuan intelektual lulusan perguruan tinggi, mengapa hingga saat ini masih banyak sarjana pengangguran walau ia adalah lulusan perguruan tinggi terbaik. Hal ini akan selalu kami usung sebagai bentuk propaganda luas untuk meningkatkan penafsiran bahwa pendidikan yang dikomersialisasikan tidak bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak sebatas sebgai modal untuk memperbaiki kehidupan pribadi tapi pentingnya pendidikan untuk mengakomodir seluruh kebutuhan rakyat indonesia. Maka tidak segan kami memilih jalan berlawan dalam mempertahankan esensi dasar dari pentingnya pendidikan untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat. Dan solusi atas semua ketidakpuasan ini adalah segala hal yang mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, sekolah gratis dan pendidikan tinggi murah, pendidikan bukan alat penguasa, pendidikan adalah milik rakyat.
AYO KAWAN, RAPATKAN BARISAN UNTUK KESATUAN NASIB RAKYAT
SUDAH LAMA RAKYAT DIJAJAH BAIK OLEH ASING DAN PEMIMPINNYA SENDIRI
RAKYAT RINDU AKAN KESEJAHTERAAN
MAKA SAATNYA KITA MELAWAN
UNTUK PERUBAHAN NASIB RAKYAT
JAYALAH PENGABDIANMU, TERAPKAN DIDALAM KERJA BERSAMA MASSA
UNTUK TERBUKANYA GERBANG KEMENANGAN KITA SEMUA
HIDUP MAHASISWA
HIDUP KELAS BURUH
HIDUP KAUM TANI
HIDUP MISKIN KOTA.
Mari brsama BEM FKIP UNIDAR Utk kta lihat bangsa kita ni
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar